Sabtu, 24 September 2011
PRESS RELEASE BERSAMA MAHASISWA PERTANIAN INDONESIA AKSI HARI TANI NASIONAL 2011
Krisis harga pangan yang terjadi sekarang ini, sebagai akibat dari diterapkannya sistem neolibarilisme. Melalui WTO dan Free Trade Agreement. Akibatnya pertanian terkonsentrasi pada pertanian ekspor, dan monokultur. Dewasa ini makanan tidak lagi sejatinya untuk makanan manusia, tetapi makanan telah diutamakan sebagai bahan industri agrofuel, dan keperluan perusahaan peternakan. Makanan juga menjadi bahan spekulasi perdagangan. Sesungguhnya kedaulatan pangan itu adalah hak dari segala bangsa di dunia ini untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya untuk berkecukupan pangan, dan berbagi bahan pangan secara sukarela dan bergotong royong dengan bangsa-bangsa lainnya. Bahwa hak dari bangsa-bangsa di dunia ini telah berkurang bahkan hilang untuk bisa melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Pemerintah Indonesia telah salah arah dalam mengambil kebijakan pembangunan pertanian dan pangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyerahkan kebijakan pangan Indonesia pada perangkap perdagangan bebas pangan dunia, ke tangan para spekulan pangan. Untuk menegakkan kedaulatan pangan dan mengakhiri kelaparan di Indonesia dengan ini kami rakyat Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pertanian Indonesia menyatakan bahwa:
1. Pemerintah Indonesia harus segera mencabut pembebasan impor bea masuk ke Indonesia, terutama impor bahan pangan, dan melarang impor pangan hasil Genetik Modified Organisme (GMO). Untuk jangka panjang harus membangun suatu tata perdagangan dunia yang adil dengan mengganti rezim perdagangan dibawah World Trade Organizations (WTO), dan berbagai Free Trade Agrement (FTA). Menjamin ketersediaan benih lokal dengan memajukan pengetahuan para petani dan mengganti UU 12/1992 tentang sistem budidaya tanaman yang banyak mengkriminalkan petani. Sistem distribusi pangan yang liberal mengakibatkan ketidakstabilan dan maraknya spekulasi harga pangan.
2. Pemerintah Indonesia harus melaksanakan reforma agraria dan landreform untuk memastikan hak setiap petani untuk menguasai tanah pertanian, sesuai dengan konstitusi Indonesia pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No. 5 tahun 1960, dan pemerintah Indonesia harus mencabut undang-undang; Undang-undang no. 7/2004 tentang sumber daya air, Undang-undang no. 18/2004 tentang perkebunan, serta Undang-undang no. 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Pemerintah Indonesia harus menempatkan pertanian rakyat sebagai soko guru dari perekonomian di Indonesia, dan pemerintah Indonesia harus menghentikan pengembangan food estate. Untuk menghambat ini salah satunya adalah dengan merevisi UU 7/1996 tentang Pangan. Pemerintah Indonesia harus mengembangkan pertanian berkelanjutan yang menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi ketergantungan input luar, dan memandirikan pertanian di Indonesia.
4. Pemerintah Indonesia harus membangun industri nasional berbasis pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya raya ini. Sehingga memungkinkan usaha-usaha mandiri, pembukaan lapangan kerja dan tidak tergantung pada pangan impor.
5. Pemerintah Indonesia segera memfungsikan Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk menjadi penjaga pangan di Indonesia, dengan memastikan mengendalikan tata niaga, distribusi dari hasil produksi pangan petani Indonesia, khususnya padi, kedelai, jagung, kedelai, dan minyak goreng. Pemerintah Indonesia juga harus menjadi pengendali seluruh impor pangan yang berasal dari luar negeri.
6. Pemerintah Indonesia perlu memastikan adanya perlindungan sosial, menjamin pemenuhan pangan, pendidikan, kesehatan bagi semua warga negara, khususnya para buruh dengan menjamin kepastian kerja dan menghapus sistem upah murah. Menghapuskan UU No.13/2004 yang tidak menjamin kesejahteraan buruh dan mempermudah sistem kerja outsourcing.
7. Pemerintah Indonesia dengan segera membuat program khusus menyediakan pangan bagi rakyat miskin, dengan mengutamakan makanan bagi para ibu hamil, menyusui, juga bagi perempuan-perempuan yang berstatus janda, dan tidak memiliki pekerjaan dan juga bagi anak-anak balita.
8. Pemerintah Indonesia harus menyusun dan menerapkan secara menyeluruh dan berkesinambungan adanya program agroeducation sejak dini bagi seluruh generasi muda Indonesia agar terbangun kebanggaan komprehensif untuk terus membangun kedaulatan pangan nasional.
9. Pemerintah Indonesia berkewajiban mengembalikan citra bangsa ini sebagai Negara agraris dan menjadikan sektor pertanian sebagai leading sektor pembangunan bangsa.
FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA PERTANIAN INDONESIA
1. Pemerintah Indonesia harus segera mencabut pembebasan impor bea masuk ke Indonesia, terutama impor bahan pangan, dan melarang impor pangan hasil Genetik Modified Organisme (GMO). Untuk jangka panjang harus membangun suatu tata perdagangan dunia yang adil dengan mengganti rezim perdagangan dibawah World Trade Organizations (WTO), dan berbagai Free Trade Agrement (FTA). Menjamin ketersediaan benih lokal dengan memajukan pengetahuan para petani dan mengganti UU 12/1992 tentang sistem budidaya tanaman yang banyak mengkriminalkan petani. Sistem distribusi pangan yang liberal mengakibatkan ketidakstabilan dan maraknya spekulasi harga pangan.
2. Pemerintah Indonesia harus melaksanakan reforma agraria dan landreform untuk memastikan hak setiap petani untuk menguasai tanah pertanian, sesuai dengan konstitusi Indonesia pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No. 5 tahun 1960, dan pemerintah Indonesia harus mencabut undang-undang; Undang-undang no. 7/2004 tentang sumber daya air, Undang-undang no. 18/2004 tentang perkebunan, serta Undang-undang no. 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Pemerintah Indonesia harus menempatkan pertanian rakyat sebagai soko guru dari perekonomian di Indonesia, dan pemerintah Indonesia harus menghentikan pengembangan food estate. Untuk menghambat ini salah satunya adalah dengan merevisi UU 7/1996 tentang Pangan. Pemerintah Indonesia harus mengembangkan pertanian berkelanjutan yang menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi ketergantungan input luar, dan memandirikan pertanian di Indonesia.
4. Pemerintah Indonesia harus membangun industri nasional berbasis pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya raya ini. Sehingga memungkinkan usaha-usaha mandiri, pembukaan lapangan kerja dan tidak tergantung pada pangan impor.
5. Pemerintah Indonesia segera memfungsikan Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk menjadi penjaga pangan di Indonesia, dengan memastikan mengendalikan tata niaga, distribusi dari hasil produksi pangan petani Indonesia, khususnya padi, kedelai, jagung, kedelai, dan minyak goreng. Pemerintah Indonesia juga harus menjadi pengendali seluruh impor pangan yang berasal dari luar negeri.
6. Pemerintah Indonesia perlu memastikan adanya perlindungan sosial, menjamin pemenuhan pangan, pendidikan, kesehatan bagi semua warga negara, khususnya para buruh dengan menjamin kepastian kerja dan menghapus sistem upah murah. Menghapuskan UU No.13/2004 yang tidak menjamin kesejahteraan buruh dan mempermudah sistem kerja outsourcing.
7. Pemerintah Indonesia dengan segera membuat program khusus menyediakan pangan bagi rakyat miskin, dengan mengutamakan makanan bagi para ibu hamil, menyusui, juga bagi perempuan-perempuan yang berstatus janda, dan tidak memiliki pekerjaan dan juga bagi anak-anak balita.
8. Pemerintah Indonesia harus menyusun dan menerapkan secara menyeluruh dan berkesinambungan adanya program agroeducation sejak dini bagi seluruh generasi muda Indonesia agar terbangun kebanggaan komprehensif untuk terus membangun kedaulatan pangan nasional.
9. Pemerintah Indonesia berkewajiban mengembalikan citra bangsa ini sebagai Negara agraris dan menjadikan sektor pertanian sebagai leading sektor pembangunan bangsa.
FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA PERTANIAN INDONESIA
Jumat, 22 Juli 2011
Serangan Hama Terancam Meningkat
Luther Kembaren
Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) memperkirakan serangan hama penyakit padi meningkat tahun ini jika pola tanam terus menerus dilakukan secara tidak serentak.
Ketua Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, Yeka Hendra Fatika mengatakan perubahan iklim membuat Indonesia menjadi sulit menentukan musim tanam.
"Dengan pola tanam tidak serempak ini, sama saja dengan memberi makan hama penyakit dan wereng tanaman padi," katanya dalam diskusi pangan dengan komisi IV di Jakarta, Selasa (19/7).
Di beberapa daerah, petani melakukan penanaman padi secara tidak serempak. Pola tanam yang seperti ini justru membuat perkembangan hama penyakit semakin tinggi. Hama akan mudah berpindah tempat ke tanaman lainnya yang baru ditanam.
Lemahnya kelembagaan petani tercermin dari ketidakmampuan kelompok petani dalam menyeragamkan masa tanam, memberantas hama petani, dan menjual hasil produksinya serta meningkatkan keterampilan secara bersama.
Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengatakan saat ini masih banyak tanaman padi terserang hama penyakit. Hingga Juli 2011, masih akan banyak terjadi serangan hama wereng karena hujan. Bahkan dampak dari serangan wereng, tahun ini muncul virus kerdil rumput dan kerdil hampa.
"Karena banyak hujan dan serangan hama membuat produktivitas tanaman padi menjadi turun, sehingga bisa menganggu produksi," katanya.
Data Kementerian Pertanian, total serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) sejak Januari-Juni mencapai 433.402 hektare dan yang puso sekitar 21.587 hektare (Ha). Jumlah ini lebih luas luas dibandingkan 2010 yang hanya 365.136 hektare dan puso 4.990 hektare. Serangan OPT terluas adalah wereng batang cokelat (WBC) 150.010 Ha dan puso 20.345 Ha, tikus (96.000 Ha, puso 874 Ha), hama kresek 85.570 Ha dan puso 21 Ha, dan penggerek batang padi 75.000 Ha dan puso 68 Ha.
Serangan OPT lain yang kini marak terjadi di sentra padi yakni virus kerdil rumput dan kerdil hampa. Sejak Januari-Juni, serangan kerdil rumput mencapai 10.303 Ha dan puso 1.356 Ha, sedangkan virus kerdil hampa 5.387 Ha dan puso 131 Ha.
Tria Dianti
Kamis, 30 Juni 2011
Salman Dianda Anwar (Mantan Sekjen ISMPI 93-95) Mendapat Gelar dari Keraton Surakarta
Terima Gelar : Salman Dianda Anwar (kanan) saat menerima gelar
dari Keraton Surakarta, Sabtu 25 Juni 2011
SOLO -- Raja Keraton Surakarta Hadiningrat, Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwono XIII Hangabehi, memberikan gelar khusus Salman Dianda Anwar, salah seorang putra kelahiran Mandar Sulawesi Barat. Salman yang merupakan Ketua Umum Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Sulawesi Barat ini, mendapat gelar kepangkatan dan sesabatan Kanjeng Raden Aryo Tumenggung (KRAT) Salman Suryo Hadinegoro. Salman Suryo Hadinegoro berarti penerang dan pemimpin negara. Keraton Surakarta berharap Salman menjadi pemimpin bagai matahari yang menyinari dan memberi kehidupan serta mampu membimbing negara.
"Setelah mendapat gelar ini mereka diharapkan tidak menjadi orang yang sombong. Penerima gelar harus rendah hati dan bersahabat," kata Kanjeng Pangeran (KP) Winarnokusumo, salah seorang keluarga dekat Raja Surakarta di Keraton Surakarta, Sabtu 25 Juni.
Tahun ini ada sekitar 300 orang yang diberi gelar yang sebagian merupakan pejabat daerah dan nasional. Pejabat yang mendapat gelar itu diantaranya adalah Gubernur Lampung, Gubernur Sulawesi Utara, dan Walikota Singkawang. "Tapi kami tidak melantik jabatan, tapi pribadi seseorang. Mereka dianggap senantiasa mengabdi tidak hanya kepada keraton tapi bangsa dan negara," jelasnya.
Pemberian gelar yang dilaksanakan setiap 25 Rajab (penanggalan Jawa) diadakan untuk memperingati naik tahta Raja Kasunan Surakarta Hadiningrat, Sri Susuhunan Pakubuwono XIII. Tahun ini adalah tahun yang ketujuh. "Untuk memperingati kenaikan tahta ini dilaksanakan acara pemberian gelar kebangsawanan, kekerabatan, dan kenaikan pangkat abdi dalam yang diberi nama Tinggalan Jumenengan," ujar KP Winarnokusumo.
Pada 25 Rajab 1944 atau 27 Juni 2011, semua yang diberi gelar mendapat kesempatan untuk bertemu Raja di pendopo keraton. Pemberian gelar pangkat untuk Salman Dianda Anwar digelar di Bangsal Semorokoto di dalam kompleks keraton.
KP Winarnokusumo menjelaskan tidak semua orang berhak atas gelar tersebut. Menurutnya, cukup banyak yang berambisi mendapat gelar tapi selalu saja mendapat halangan. Sebaliknya ada yang tidak ambisi justru mendapat kemudahan.
"Pemberian gelar ini kalau dikejar nda bisa, kalau dihalangin juga nda bisa. Kalau sudah saatnya pasti diberikan. Ini ada kaitannya dengan semacam wahyu. Kalau mereka ambisi ada-ada saja penghalangnya," jelasnya.
Banjir Pujian
Sejumlah tokoh nasional yang menjabat kerabat dekat Salman Dianda Anwar ikut memberi ucapan selamat. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso.
"Saya mengucapkan selamat kepada adinda Salman. Sejak di kampus saya mengenalnya sebagai sosok yang cekatan, aktif, cerdas, dan penuh ide. Semoga anugerah ini menambah semangat pengabdian untuk masyarakat, kebesaran bangsa dan negara," kata Priyo yang saat ini berada di Mekkah, Saudi Arabia.
Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan juga ikut memberi pujian. "Salman adalah figur pemberani, cerdas, tangguh, ulet, loyal pada ide2nya dan konsisten dalam berjuang," kata Pendiri dan Ketua Yayasan Indonesia Mengajar (YIM).
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, mengungkapkan, Salman Dianda Anwar adalah sosok muda yang penuh inspiratif bagi perjuangan mengisi pembangunan.
Ketika kuliah, kata Velix, jiwa perjuangan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah telah tampak. Hak-hak sipil diperjuangkan di era yang sentralistik. Kini, di era reformasi dan sejalan dengan perjalanan hidup, Salman tetap konsisten memperjuangkan ide-ide segar dan juga turun langsung melangkah membangun, terutama di daerahnya.
"Prinsipnya, daerah yang berkembang adalah fondasi bagi hadirnya negara yang maju. Insya Allah, dengan anugerah gelar Kanjeng Raden Aryo Tumenggung (KRAT) Salman Suryo Hadinegoro. Saudaraku Salman akan semakin inspiratif dalam mengabdi bagi kemuliaan bangsa dan negara dewasa ini dan masa yang akan datang," jelas Velix.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, menyatakan, Salman adalah tokoh muda yang menyejarah dalam membangun kekuatan mahasiswa pertanian Indonesia. Salman dikenal selalu membangun persahabatan dan mendukung kawan-kawannya untuk terus maju.
Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) ini juga mengungkapkan, Salman selalu menjadi sumbu as yang menyatukan dan membangun sinergi para aktivis dan mantan aktivis. "Inilah sebenarnya ciri pemimpin sejati," ujar Arif.
Senin, 20 Juni 2011
ISMPI dan FKMPI di Acara AEE 2011 Universitas Brawijaya
Dalam kegiatan ini terdiri dari simposium dan seminar lokal yang dilaksanakan pada 11-12 Juni 2011 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Brawijaya. Kegiatan simposium yang bertemakan “Pergerakan Mahasiswa Agrokomplek dalam Merumuskan Pertanian Indonesia” merupakan suatu kegiatan diskusi yang dilaksanakan oleh perwakilan undangan dari setiap Induk Organisasi Mahasiswa Nasional Sejenis (IOMS) yang berbasis agrokomplek yang tergabung dalam FKMPI (Forum Kajian Mahasiswa Pertanian Indonesia). Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung PPI Universitas Brawijaya Malang. Setiap IOMS membuat makalah yang nantinya akan didiskusikan dalam komisi – komisi yang telah dibagi. Komisi I membahas tentang “Ketahanan Pangan”, komisi II membahas tentang “Sosial Ekonomi Pertanian”, komisi III tentang “Teknologi Pertanian dan Agroindustri” dan komisi IV membahas tentang “Pengembangan Budidaya Pertanian”. Hasil diskusi dari masing - masing komisi dalam dirapat paripurnakan, hasil dari rapat paripurna tersebut akan dibuat menjadi rumusan pemikiran dan pandangan mahasiswa mengenai pertanian di Indonesia.
Kegiatan aksi turun ke petani merupakan suatu kegiatan yang mengajak secara langsung mahasiswa terjun menghadapi masalah yang ada di kalangan petani. Kegiatan ini dilaksanakan di Dsn. Mendek, Dsa. Sri Gading, Kec. Lawang. Disini mahasiswa akan menyelesaikan permasalahan yang ada di dusun tersebut. Salah satu permasalahan yang akan coba diseselsaikan adalah masalah kesulitan air yang dialami penduduk dusun tersebut saat masa kemarau. Pada saat kemarau warga dusun Mendek guna mencukupi air harus naik turun bukit hal ini dikarebakan sumber mata air yang dapat mencukupi kebutuhan sehari -hari saat musim kemarau ketinngiannya terletak 150 m dibawah dusun. Kegiatan lain yang juga dilaksanakan adalah sharing dengan para petani yang ada di daerah tersebut mengenai masalah - masalah yang timbul di lapangan.
Langganan:
Postingan (Atom)
